PUTIHNEWS.COM, JAKARTA – Desakan publik agar seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membuka dan memverifikasi dokumen ijazah secara transparan terus menguat. Hingga Selasa (17/11/2026) pagi, dukungan masyarakat melalui dua platform petisi daring tercatat mencapai 98.182 tanda tangan.

Jumlah tersebut berasal dari petisi bertajuk “Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!” yang diinisiasi warganet bernama Farida Octavia melalui Change.org dengan perolehan 21.285 tanda tangan.

Sementara itu, petisi serupa berjudul “Wujudkan Transparansi Ijazah Anggota DPR” di platform Petisionline.com telah mengumpulkan 76.897 tanda tangan.

Gelombang tuntutan tersebut mencuat di media sosial di tengah polemik politik dan persoalan keabsahan dokumen pendidikan sejumlah tokoh nasional. Isu ini turut dikaitkan warganet dengan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI, yang dalam narasi petisi dan perbincangan digital dikaitkan dengan persoalan ijazah SMA miliknya.

Perkembangan tersebut juga menyeret kembali perdebatan mengenai langkah DPR RI dalam mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) serta polemik berkepanjangan terkait ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Petisi tersebut ditembuskan kepada Pimpinan DPR RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI.

Dalam keterangannya, penggagas petisi menilai transparansi dokumen pendidikan anggota DPR RI penting untuk menjaga kepercayaan publik (public trust) terhadap lembaga legislatif.

Menurut tuntutan tersebut, rekam jejak akademis para wakil rakyat yang memegang mandat konstitusi dan turut menentukan kebijakan serta pengelolaan anggaran negara tidak seharusnya tertutup dari pengawasan publik.

Masyarakat menginginkan adanya verifikasi dokumen ijazah seluruh anggota DPR RI tanpa pengecualian guna memastikan keabsahan kualifikasi pendidikan serta mencegah kemungkinan praktik pemalsuan dokumen.

Besarnya dukungan terhadap dua petisi tersebut menjadi gambaran menguatnya tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi dan akuntabilitas pejabat publik, khususnya di lembaga legislatif.(Rf)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *