BBM dan Kepastian Ruang Tangkap Jadi Kunci Kesejahteraan Nelayan

Wagub Maluku Utara

PUTIHNEWS.COM, Maluku Utara – Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menegaskan bahwa kemudahan akses bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan serta kepastian ruang tangkap merupakan dua faktor utama dalam menjaga keberlanjutan sektor perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Forum tersebut dihadiri Sekretaris Dinas Perikanan Provinsi Maluku Utara, Ketua Dewan Pembina Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) Prof. Budi Weriawan, Direktur MDPI Jasmin Simbolon, perwakilan kementerian dan lembaga terkait, kepala dinas kelautan dan perikanan kabupaten/kota, Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, perwakilan PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, akademisi, pelaku industri, pemasok, serta perwakilan nelayan.

Turut hadir Ketua KNTI Ternate, Salman Adam, yang datang bersama jajaran anggotanya. Dalam sesi pembukaan, Salman Adam tampak duduk di barisan depan, berada di tengah di antara Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe dan Sekretaris Dinas Perikanan Provinsi Maluku Utara sebagai representasi organisasi nelayan dalam forum tersebut.

Dalam sambutannya, Sarbin mengatakan Maluku Utara memiliki potensi kelautan yang sangat besar karena sekitar 74 persen wilayahnya merupakan lautan. Potensi tersebut harus dikelola secara berkelanjutan agar mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat, terutama nelayan kecil.

Menurutnya, sektor perikanan tangkap, khususnya komoditas tuna, selama ini menjadi salah satu tulang punggung perekonomian masyarakat di Bumi Moloku Kie Raha. Namun, keberlangsungan usaha nelayan tradisional yang menggunakan armada di bawah 1 Gross Tonnage (GT) masih sangat bergantung pada kemudahan memperoleh BBM bersubsidi serta adanya kepastian ruang tangkap yang aman dan berkelanjutan.

“Keseimbangan kedua faktor inilah yang menjadi fondasi kesejahteraan nelayan sekaligus penggerak ekonomi daerah,” ujar Sarbin.

Sementara itu, Ketua KNTI Ternate, Salman Adam, menegaskan bahwa keterlibatan organisasi nelayan dalam setiap penyusunan kebijakan sektor perikanan merupakan hal yang semestinya dilakukan oleh pemerintah.

“Organisasi nelayan adalah representasi langsung dari masyarakat pesisir yang merasakan dampak setiap kebijakan. Karena itu, keterlibatan organisasi nelayan dalam setiap kebijakan perikanan adalah hal yang seharusnya dilakukan pemerintah, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan,” kata Salman.

Ia berharap sinergi antara pemerintah, organisasi nelayan, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat untuk mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan di Maluku Utara. (Rf)