PUTIHNEWS.COM, BANDA ACEH – Menjelang satu tahun bencana ekologis yang melanda Aceh pada November 2025, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana mendesak Pemerintah Pusat segera menetapkan bencana ekologis Aceh dan Sumatera sebagai bencana nasional. Desakan tersebut disampaikan karena pemulihan dinilai berjalan lambat, sementara banjir dan tanah longsor kembali terjadi di sejumlah wilayah akibat kerusakan lingkungan yang belum tertangani secara menyeluruh.

Dalam siaran pers tertanggal 13 November 2026 yang diterbitkan pada 15 November 2026, koalisi menilai klaim pemerintah mengenai percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi belum sejalan dengan kondisi masyarakat di lapangan.

Koalisi menyebut hingga menjelang satu tahun bencana, masih belum terdapat kepastian mengenai normalisasi sungai, pembangunan hunian tetap, relokasi warga dari zona merah, hingga pemulihan sawah dan kebun yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat.

“Tidak ada kepastian apa pun dari pemerintah, baik itu daerah maupun pusat, kapan sungai akan normal, kapan dan di mana hunian tetap akan dibangun, kapan dan ke mana akan direlokasi warga yang berada di zona merah, serta kapan sawah dan kebun sebagai mata pencaharian akan pulih,” demikian pernyataan koalisi dalam siaran pers tersebut.

Koalisi yang terdiri atas AJI Banda Aceh, LBH Banda Aceh, Yayasan HAkA, WALHI Aceh, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), KontraS Aceh, dan YKPI itu juga menyoroti bencana ekologis berulang yang terjadi sepanjang November 2026.

Bencana Berulang, Ribuan Warga Terdampak

Berdasarkan catatan koalisi, pada November 2026 saja terjadi 13 kejadian bencana ekologis di Aceh.

Salah satu kejadian terjadi di Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, pada Sabtu, 7 November 2026. Bencana tersebut mengakibatkan lima rumah hanyut dan 115 rumah rusak, termasuk 96 rumah mengalami kerusakan berat. Jembatan Gantung Pintu Rime juga putus, SPBU rusak, serta aliran listrik di Kecamatan Pining mengalami pemadaman total.

Bencana serupa terjadi di Kabupaten Pidie Jaya pada 9 November 2026. Tanggul darurat Krueng Meureudu yang dibangun setelah bencana November 2025 kembali jebol. Akibatnya, banjir setinggi 50 hingga 150 sentimeter merendam 17 desa di Kecamatan Meureudu, Meurah Dua, dan Bandar Dua.

Sementara itu, di Aceh Tengah, dua jembatan darurat kembali ambruk setelah hujan lebat memicu banjir dan longsor pada 10 November 2026. Longsor juga menutup jalan provinsi di Kecamatan Syiah Utama.

Di Kabupaten Aceh Tamiang, banjir pada 9 November 2026 merendam 14 desa di enam kecamatan dan menyebabkan 365 warga mengungsi.

Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBA per 10 November 2026 yang dikutip dalam siaran pers tersebut, sebanyak 9.498 kepala keluarga atau 37.566 jiwa terdampak bencana. Dampak lainnya meliputi kerusakan rumah, fasilitas publik, permukiman, dan lahan produktif masyarakat.

Koalisi menilai bencana berulang tersebut berkaitan dengan kerusakan daerah aliran sungai (DAS), penggundulan hutan, serta jebolnya tanggul darurat yang belum dipulihkan secara menyeluruh.

20 DAS Aceh dalam Kondisi Kritis

Selain penanganan darurat, koalisi menyoroti belum terlihatnya pemulihan ekosistem hutan dan daerah aliran sungai secara menyeluruh.

Mengutip data acehdata.digdata.id, koalisi mencatat terdapat 20 DAS di Aceh dalam kondisi kritis sebelum bencana ekologis November 2025.

Beberapa DAS masuk kategori kritis berat, yakni Krueng Peusangan dengan kerusakan tutupan hutan mencapai 75,22 persen, Krueng Aceh 64,30 persen, dan Krueng Peureulak 60,76 persen.

Sementara itu, DAS Jambo Aye dan Meureubo masuk kategori kritis menengah. Adapun DAS Krueng Tripa, Singkil, Tamiang, Woyla, dan Krueng Woyla Barat berada dalam kondisi tertekan dengan kehilangan tutupan hutan sekitar 30 hingga 45 persen.

Koalisi juga mengungkapkan tren deforestasi Aceh yang semakin mengkhawatirkan. Pada 2025, kehilangan tutupan hutan tercatat mencapai 39.687 hektare atau meningkat sekitar 274 persen dibandingkan 2024.

Jika dibandingkan dengan kondisi 2018, luas hutan Aceh yang semula mencapai 3.004.352 hektare kini tersisa 2.896.838 hektare. Artinya, Aceh kehilangan 107.514 hektare hutan dalam kurun tujuh tahun.

Atas kondisi tersebut, koalisi mendesak pemerintah tidak hanya melakukan pembangunan fisik di wilayah hilir, seperti pemasangan bronjong, tetapi juga memulihkan ekosistem secara menyeluruh mulai dari kawasan hulu DAS.

Anggaran Rp100 Triliun Dipertanyakan

Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah ketidakjelasan kebijakan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Koalisi mempertanyakan klaim pemerintah mengenai kesepakatan anggaran sekitar Rp100 triliun untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi terdampak bencana ekologis di Sumatera.

Mereka menilai belum terdapat kejelasan mengenai pos anggaran tersebut dalam kebijakan negara.

Berdasarkan penelaahan terhadap dokumen matriks rencana aksi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Provinsi Aceh 2026–2028, koalisi mengaku menemukan sejumlah program yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan pemulihan bencana ekologis.

Koalisi juga meminta Pemerintah Aceh membuka informasi secara transparan mengenai anggaran yang telah dialokasikan, realisasi belanja, program yang sudah berjalan, serta kebutuhan pembiayaan yang belum terpenuhi.

Menurut koalisi, apabila kapasitas fiskal dan sumber daya Pemerintah Aceh tidak mencukupi untuk menangani pemulihan secara menyeluruh, pemerintah harus menyampaikan kondisi tersebut secara terbuka kepada Pemerintah Pusat.

Delapan Tuntutan Koalisi

Berdasarkan berbagai persoalan tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana menyampaikan delapan tuntutan kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat.

Pertama, Pemerintah Pusat segera menetapkan bencana ekologis di Aceh dan Sumatera sebagai bencana nasional.

Kedua, Pemerintah Aceh memberikan pernyataan terbuka kepada publik mengenai keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dalam menangani percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Ketiga, Pemerintah Aceh segera mengusulkan penetapan status bencana nasional kepada Pemerintah Pusat.

Keempat, mempercepat pemulihan dengan memastikan seluruh korban memperoleh hak atas tempat tinggal, layanan dasar, infrastruktur, dan pemulihan mata pencaharian.

Kelima, melakukan pemulihan ekologis secara menyeluruh, terutama pada kawasan hutan, daerah aliran sungai, kawasan hulu, dan wilayah yang mengalami kerusakan lingkungan.

Keenam, melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap perizinan serta aktivitas pertambangan legal maupun ilegal, perkebunan, dan pemanfaatan kawasan hutan yang berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan.

Ketujuh, menegakkan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan perusakan lingkungan dan menyebabkan meningkatnya risiko bencana ekologis.

Kedelapan, membuka informasi anggaran penanggulangan dan pemulihan bencana secara transparan, termasuk alokasi, realisasi, kebutuhan anggaran, serta sumber pembiayaannya.

Koalisi menegaskan, penetapan status bencana nasional bukan merupakan kegagalan ataupun aib bagi Pemerintah Aceh. Sebaliknya, langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan dukungan anggaran, sumber daya manusia, infrastruktur, dan kapasitas nasional dapat dikerahkan secara lebih terkoordinasi.

“Keselamatan dan pemulihan kehidupan masyarakat harus ditempatkan di atas kepentingan politik maupun gengsi pemerintahan,” tegas koalisi dalam siaran persnya. (Rf)

PutihNews.com – Dari Aceh untuk Nusantara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *