Dorong Digitalisasi Aset

PUTIHNEWS.COM, BIREUEN – Pusat Riset Hukum Islam dan Adat (PRHIA) Universitas Syiah Kuala (USK) bersama Baitul Mal Aceh mematangkan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Qanun (Raqan) Wakaf Aceh melalui Focus Group Discussion (FGD) di Gedung Rektorat Universitas Almuslim, Peusangan, Kabupaten Bireuen, Selasa (17/11/2026).

FGD tersebut bertujuan menyerap aspirasi berbagai pemangku kepentingan guna menghadirkan regulasi pengelolaan wakaf yang lebih modern, produktif, profesional, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

Kegiatan dibuka oleh Komisioner Baitul Mal Aceh, Fahmi Nasir, dan dihadiri Rektor Universitas Almuslim, Dr. Marwan, M.Pd. Diskusi dipandu Prof. Dr. M. Adli, dengan melibatkan tim penyusun dari USK, yakni Prof. Dr. Sulaiman, S.H., M.H., Prof. Teuku Muttaqin Mansur, dan Musliadi bin Usman.

Ketua PRHIA sekaligus Sekretaris Senat USK, Prof. Dr. Azhari Yahya, S.H., MCL., M.A., menegaskan bahwa Naskah Akademik merupakan fondasi penting dalam proses penyusunan qanun. Karena regulasi tersebut berangkat dari aspirasi masyarakat, masukan para pemangku kepentingan di daerah diperlukan untuk memetakan persoalan nyata pengelolaan wakaf.

“Dalam tata cara penyusunan qanun, tidak ada qanun aspirasi yang bisa diselesaikan tanpa naskah akademik. Hari ini kita beramal lewat pemikiran dan karya, berbuat demi agama untuk membangun model baru pengelolaan wakaf di Aceh yang lebih produktif,” ujar Azhari.

Ia mengatakan, pengelolaan wakaf di Aceh perlu dikembangkan melampaui pemanfaatan tanah untuk pembangunan masjid dan meunasah. Potensi wakaf uang (cash waqf) dan wakaf produktif dinilai dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat kemandirian ekonomi umat.

Menurutnya, dana wakaf dapat dikelola secara produktif dengan tetap menjaga keutuhan pokok wakaf, sementara hasil pengelolaannya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

“Kita ingin mengembangkan wakaf produktif dan wakaf tunai, di mana dana yang terkumpul dapat dikelola dan dimaksimalkan hasilnya tanpa mengurangi pokok wakafnya. Di samping itu, kita juga perlu melakukan digitalisasi serta penataan aset wakaf lama yang dulu diserahkan secara lisan agar memiliki kepastian hukum dan tidak memicu sengketa di kemudian hari,” katanya.

Azhari juga mencontohkan pengelolaan dana abadi di Norwegia dan wakaf Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, sebagai model pengelolaan aset yang dapat memberikan manfaat berkelanjutan, termasuk untuk mendukung sektor pendidikan.

Sementara itu, Komisioner Baitul Mal Aceh, Fahmi Nasir, menyambut baik kolaborasi akademisi dan lembaga pengelola wakaf tersebut. Menurutnya, Aceh memiliki tradisi wakaf yang kuat, tetapi masih membutuhkan regulasi daerah yang lebih tegas untuk memperjelas tata kelola dan pembagian kewenangan antarlembaga.

Selama ini, belum adanya pengaturan yang spesifik dinilai berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara Baitul Mal, Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Agama, dan perangkat gampong.

Melalui Raqan Wakaf Aceh, diharapkan terbentuk pedoman bersama yang memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan dan perlindungan aset wakaf. Regulasi tersebut juga diharapkan mampu mencegah kehilangan aset, sengketa tanah wakaf, serta klaim sepihak dari ahli waris.

FGD tersebut turut melibatkan unsur Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Bireuen, Bappeda, Baitul Mal Kabupaten Bireuen, Dinas Syariat Islam, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMGPKB), Penyelenggara Zakat dan Wakaf (ZAWA) Kemenag, Kantor Urusan Agama (KUA), Baitul Mal Gampong, para nazhir wakaf, Yayasan Generasi Cahaya Peradaban, serta akademisi Universitas Malikussaleh, Dr. Damanhur Abbas, Lc., M.A.

13 Agenda Penguatan Tata Kelola Wakaf

Dari hasil diskusi, para peserta merumuskan sejumlah masukan penting untuk penyempurnaan Naskah Akademik dan Raqan Wakaf Aceh.

Sedikitnya terdapat 13 agenda utama yang menjadi perhatian, yaitu:

  1. Penegasan kedudukan dan kewenangan Baitul Mal.
  2. Perlindungan dan legalisasi aset wakaf.
  3. Pengembangan wakaf produktif.
  4. Pembentukan Dana Abadi Wakaf Aceh (DAWA).
  5. Penguatan kapasitas dan profesionalisme nazhir.
  6. Digitalisasi dan penerapan Satu Data Wakaf Aceh.
  7. Pemisahan aset dan keuangan wakaf.
  8. Pengembangan wakaf uang.
  9. Penguatan koordinasi antarlembaga.
  10. Pengaturan perubahan peruntukan dan penyelesaian sengketa wakaf.
  11. Pelibatan ulama dan kearifan lokal Aceh.
  12. Standardisasi pelaporan dan pengawasan wakaf.
  13. Pengaturan hubungan wakaf dengan yayasan dan lembaga pendidikan, percepatan sertifikasi tanah wakaf, serta penerapan mekanisme penghargaan dan sanksi bagi nazhir.

Berbagai masukan tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan Naskah Akademik dan Rancangan Qanun Wakaf Aceh.

Melalui regulasi ini, pengelolaan wakaf di Aceh diharapkan tidak hanya berorientasi pada perlindungan aset, tetapi juga mampu mengembangkan potensi ekonomi umat, memperkuat kemandirian lembaga pendidikan, dan menghadirkan manfaat sosial secara berkelanjutan.(Rf)

PutihNews.com | Dari Aceh untuk Nusantara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *