Publik Soroti Minimnya Respons Wakil Aceh di DPR RI Terkait Polemik Gas Andaman

Banda Aceh, PutihNews.com – Polemik rencana penyaluran gas dari Wilayah Kerja (WK) South Andaman ke luar Aceh terus menjadi perhatian publik. Di tengah menguatnya tuntutan agar gas Aceh diprioritaskan untuk kebutuhan daerah, masyarakat mulai mempertanyakan sikap para anggota DPR RI asal Aceh.

Sejauh ini, belum terlihat adanya pernyataan bersama dari seluruh anggota DPR RI asal Aceh terkait rencana penyaluran gas tersebut. Kondisi ini memunculkan harapan agar para wakil rakyat lebih aktif menyampaikan sikap dan memperjuangkan kepentingan Aceh dalam pengelolaan sumber daya alam strategis.

Meski demikian, beberapa anggota DPR RI telah menyampaikan pandangannya. Anggota DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus menegaskan bahwa masyarakat Aceh harus menjadi penerima manfaat utama dari pengelolaan migas Blok South Andaman. Menurutnya, proyek strategis tersebut tidak boleh hanya menguntungkan investor maupun pemerintah pusat, tetapi harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat Aceh.

Sementara itu, anggota DPR RI asal Aceh, Nasir Djamil, sebelumnya juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola migas di Aceh. Ia menilai transparansi dan pengawasan menjadi hal penting agar pengelolaan sumber daya alam benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh.

Di sisi lain, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, secara terbuka meminta agar gas dari Blok Andaman tidak seluruhnya dialirkan ke luar Aceh. Pemerintah Aceh menginginkan sebagian gas dimanfaatkan untuk membangun industri di Aceh sehingga mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah, dan memperkuat perekonomian daerah.

Berbagai elemen masyarakat juga telah menyuarakan aspirasi serupa. Mereka meminta agar pengolahan gas dilakukan di Aceh, termasuk memanfaatkan fasilitas Kilang Arun, sehingga manfaat ekonomi dari cadangan migas tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Aceh.

Publik kini berharap seluruh wakil Aceh di DPR RI maupun DPD RI dapat menunjukkan sikap yang lebih terbuka dan proaktif dalam mengawal kebijakan pemerintah pusat terkait pengelolaan gas Blok Andaman, mengingat isu tersebut dinilai menyangkut masa depan energi dan kesejahteraan masyarakat Aceh.