Foto Konferensi pers di Kantor Walhi Aceh

PUTIHNEWS.COM, Aceh Besar – Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Hutan Mukim Jantho, Kabupaten Aceh Besar, dilaporkan masih terus berlangsung meski masyarakat telah berulang kali menyampaikan penolakan dan melaporkannya kepada aparat penegak hukum. Warga mendesak pemerintah dan aparat segera mengambil tindakan tegas karena aktivitas tersebut dinilai telah merusak hutan, mencemari sungai, dan mengancam sumber air bersih masyarakat.

Desakan itu disampaikan masyarakat Mukim Jantho bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh dalam siaran pers yang diterima media, Kamis (2/7/2026).

Imum Mukim Jantho, Darwin Ibrahim, mengatakan masyarakat sebenarnya telah melaporkan aktivitas tambang emas ilegal tersebut ke Polres Aceh Besar pada 17 April 2026. Laporan itu disertai lembar fakta serta petisi yang ditandatangani seluruh kepala desa, perangkat desa, dan warga Mukim Jantho sebagai bentuk penolakan terhadap aktivitas PETI.

“Kami sudah pernah melaporkan aktivitas tambang emas ilegal ini ke Polres Aceh Besar pada 17 April 2026 lalu. Kami juga melampirkan lembar fakta dan petisi yang diteken seluruh kepala desa, perangkat desa, serta warga,” ujar Darwin.

Namun, hampir tiga bulan setelah laporan disampaikan, masyarakat mengaku belum melihat adanya penindakan yang signifikan. Berdasarkan pemantauan warga, aktivitas pertambangan masih berlangsung dan sedikitnya sekitar 22 unit ekskavator diduga masih beroperasi di kawasan hutan tersebut.

Menurut Darwin, dampak aktivitas tambang kini semakin dirasakan masyarakat. Sungai Jalin dan Krueng Aceh terus mengalami kekeruhan akibat pengerukan di bagian hulu sungai. Padahal Krueng Aceh merupakan salah satu sumber air bersih yang dimanfaatkan masyarakat Jantho hingga Kota Banda Aceh.

Sebelumnya, masyarakat Mukim Jantho bersama seluruh keuchik, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda telah mendeklarasikan penolakan terhadap PETI pada 11 April 2026. Deklarasi tersebut kemudian dilanjutkan dengan musyawarah masyarakat pada 16 April 2026 di Meunasah Gampong Jalin yang menghasilkan kesepakatan untuk membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.

Karena belum ada perkembangan berarti, masyarakat kemudian menggandeng sejumlah organisasi masyarakat sipil, media, dan lembaga bantuan hukum untuk memperkuat upaya advokasi.

Pada 10 Juni 2026, perwakilan masyarakat bersama WALHI Aceh dan sejumlah organisasi sipil melaporkan persoalan tersebut kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh. Dalam laporan itu, masyarakat menyampaikan kekhawatiran karena aktivitas tambang diduga telah memasuki kawasan Cagar Alam Jantho.

“Sejak 2023 tambang emas ilegal sudah beroperasi. Hingga sekarang kami perkirakan ada lebih dari 40 unit alat berat yang masih berada di sana, termasuk di kawasan Cagar Alam,” kata Darwin.

Menindaklanjuti laporan tersebut, BKSDA Aceh bersama Gakkum, kepolisian, dan masyarakat melakukan peninjauan lapangan pada 16 hingga 19 Juni 2026.

Juru Bicara Komunitas Jantho Bergerak, Hanif, mengatakan tim gabungan memang tidak menemukan alat berat saat berada di lokasi, namun menemukan sejumlah camp dan jejak aktivitas pertambangan yang menunjukkan kegiatan ilegal tersebut telah berlangsung cukup lama.

“Sudah sangat terang benderang aktivitas tambang ilegal di sana. Selain merusak kualitas air sungai, aktivitas tersebut juga telah merusak kawasan Hutan Lindung dan Cagar Alam,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif WALHI Aceh, Ahmad Shalihin, mengungkapkan hasil analisis citra satelit yang dipadukan dengan pemeriksaan lapangan menunjukkan kerusakan hutan akibat PETI di Hutan Mukim Jantho telah mencapai sekitar 102,69 hektare sejak 2023 hingga Juni 2026.

Kerusakan tersebut terdiri atas 4,87 hektare pada 2023, meningkat menjadi 8,12 hektare pada 2024, kemudian melonjak menjadi 44,29 hektare pada 2025, dan kembali bertambah menjadi 45,42 hektare hingga Juni 2026.

Menurut Ahmad, kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan karena sebagian kerusakan telah terjadi di kawasan konservasi.

Data WALHI Aceh menunjukkan sekitar 58,85 hektare kerusakan berada di kawasan Hutan Lindung, 19,12 hektare di Hutan Produksi, 10,35 hektare pada badan air, dan 14,36 hektare telah memasuki kawasan Cagar Alam Jantho.

“Yang paling mengkhawatirkan, aktivitas tambang ilegal sudah mulai merambah kawasan Cagar Alam. Padahal kawasan itu merupakan wilayah yang mendapatkan perlindungan penuh,” kata Ahmad.

Selain mengancam kawasan konservasi, aktivitas PETI juga dinilai membahayakan habitat Orangutan Sumatera serta satwa liar lainnya karena hilangnya tutupan hutan sebagai habitat alami.

Atas kondisi tersebut, masyarakat Mukim Jantho bersama WALHI Aceh mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum segera menutup seluruh aktivitas PETI, menyita seluruh alat berat yang digunakan, menangkap pemodal dan aktor intelektual di balik tambang ilegal, memulihkan kawasan hutan dan sungai yang rusak, serta membentuk satuan tugas terpadu yang melibatkan masyarakat dalam pengawasan.

Masyarakat berharap penegakan hukum dilakukan secara menyeluruh agar kerusakan lingkungan tidak terus meluas dan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat dapat terlindungi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *