Pemerhati Kelautan dan Perikanan Aceh Ingatkan Menteri Bahlil, Jangan Cederai Perdamaian Aceh demi Blok Andaman

PUTIHNEWS.COM,Banda Aceh – Wacana pemanfaatan gas dari Blok Andaman untuk memenuhi kebutuhan energi di Pulau Jawa terus menuai perhatian dari berbagai kalangan di Aceh. Pemerhati Kelautan dan Perikanan Aceh, Rahmi Fajri, mengingatkan pemerintah pusat agar berhati-hati dalam mengambil kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam Aceh dan tidak mengabaikan semangat perdamaian yang telah terbangun selama lebih dari dua dekade.

Rahmi menilai, setiap kebijakan yang menyangkut pengelolaan kekayaan alam Aceh harus mengedepankan dialog, keterbukaan, serta menghormati hak-hak masyarakat Aceh sebagaimana semangat yang lahir pasca perdamaian.

“Jangan sampai kebijakan yang diambil justru mencederai perdamaian Aceh yang telah terjaga lebih dari 20 tahun. Perdamaian ini lahir melalui perjuangan yang panjang, penuh pengorbanan, dan harus dijaga bersama,” kata Rahmi Fajri, Jumat (3/7/2026).

Menurutnya, perdamaian yang tercapai melalui Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki pada 2005 merupakan fondasi penting bagi pembangunan Aceh. Karena itu, pemerintah pusat diminta tidak mengambil langkah yang dapat memunculkan kembali rasa ketidakadilan di tengah masyarakat.

Rahmi menegaskan bahwa masyarakat Aceh pada dasarnya tidak menolak pembangunan maupun investasi di sektor energi. Namun, pengelolaan sumber daya alam yang berada di wilayah Aceh harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Aceh serta dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan dan semangat otonomi khusus.

Ia juga mengingatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, agar mempertimbangkan berbagai aspek sosial, politik, dan sejarah sebelum mengambil keputusan strategis terkait distribusi gas dari Blok Andaman.

“Aceh telah membuktikan bahwa perdamaian mampu menghadirkan stabilitas dan mendorong pembangunan. Jangan sampai kebijakan yang tidak dikomunikasikan dengan baik justru menimbulkan kegelisahan baru di tengah masyarakat,” ujarnya.

Rahmi berharap pemerintah membuka ruang dialog dengan Pemerintah Aceh, DPRA, akademisi, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen sipil agar setiap kebijakan terkait Blok Andaman dapat diterima oleh seluruh pihak dan tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.

Ia menambahkan, pengelolaan sumber daya alam seharusnya menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh, bukan menjadi pemicu munculnya kembali ketegangan yang selama ini telah berhasil diredam melalui proses perdamaian.

“Yang dibutuhkan saat ini adalah komunikasi yang baik, penghormatan terhadap kekhususan Aceh, serta komitmen bersama menjaga perdamaian yang telah dibangun dengan susah payah selama lebih dari dua dekade,” tutup Rahmi.

Catatan Redaksi: Berita ini memuat pandangan dan pendapat Rahmi Fajri sebagai Pemerhati Kelautan dan Perikanan Aceh. Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan resmi dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait pernyataan tersebut.