Lingkungan dan Perubahan Iklim

Jakarta | Putihnews.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nasional menggelar diskusi bersama Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia mengenai Advisory Opinion atau Pendapat Penasihat Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) terkait kewajiban negara dalam menghadapi perubahan iklim.

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat arah baru peradilan lingkungan di Indonesia, sekaligus memperkaya perspektif hakim dalam menangani perkara lingkungan hidup yang semakin kompleks.

Dalam paparannya, ICJ menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban hukum internasional, bukan sekadar komitmen sukarela, untuk mencegah dampak perubahan iklim, melindungi hak atas lingkungan hidup yang sehat, serta menjamin keadilan bagi generasi saat ini maupun generasi mendatang. Negara juga berkewajiban mengatur aktivitas sektor swasta agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan maupun dampak lintas batas.

Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Boy Jerry Even Sembiring, menyampaikan bahwa Pendapat Penasihat ICJ menjadi landasan penting bagi hakim Indonesia dalam menilai apakah kebijakan pemerintah maupun pemberian izin telah memenuhi prinsip perlindungan lingkungan hidup.

“Meskipun Pendapat Penasihat Mahkamah Internasional tidak bersifat legally binding, Indonesia tetap terikat oleh hukum kebiasaan internasional, kewajiban erga omnes, dan kewajiban erga omnes partes yang bersumber dari perjanjian internasional yang telah diratifikasi,” ujar Boy Jerry.

Sementara itu, Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., menegaskan bahwa prinsip-prinsip yang ditegaskan ICJ sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

Menurut Sunarto, hakim tidak hanya berpedoman pada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi juga dapat mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan, perkembangan hukum lingkungan internasional, serta ilmu pengetahuan terbaru terkait krisis iklim.

WALHI menilai keselarasan antara Pendapat Penasihat ICJ dan PERMA Nomor 1 Tahun 2023 membuka peluang bagi pengadilan Indonesia untuk semakin progresif dalam menangani perkara lingkungan hidup. Putusan pengadilan diharapkan tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga melindungi lingkungan hidup, menjamin hak asasi manusia, dan mendorong terwujudnya keadilan iklim bagi generasi sekarang maupun mendatang.

Diskusi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat peran lembaga peradilan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang kini menjadi isu global dan berdampak langsung terhadap keberlanjutan lingkungan serta kehidupan masyarakat.

Sumber: WALHI Nasional.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *