Oleh: Muhammad Isa Yahya
Ketua PD Pemuda Panca Marga Aceh

Tulisan ini merupakan catatan pribadi penulis mengenai sejarah awal mula terjadinya konflik kepengurusan di tubuh Pemuda Panca Marga (PPM). Seluruh uraian dalam tulisan ini disusun berdasarkan peristiwa yang penulis lihat, ikuti, alami secara langsung, serta informasi yang penulis peroleh dari para pelaku dan tokoh yang terlibat pada masanya.

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menyudutkan pihak mana pun, melainkan sebagai dokumentasi sejarah dan bahan pembelajaran bagi seluruh kader PPM, khususnya pengurus MADA, MACAB, MARAN, dan anak ranting agar memahami latar belakang munculnya konflik hingga berkembang menjadi beberapa versi kepengurusan PPM. Isi tulisan ini merupakan pandangan dan pengalaman pribadi penulis, sehingga sangat mungkin terdapat sudut pandang yang berbeda dari pihak lain.

Tulisan ini juga pernah penulis sampaikan secara garis besar pada saat pelantikan PC PPM Aceh Utara dan PC PPM Kota Lhokseumawe beberapa waktu lalu.

Menurut pandangan penulis, konflik di tubuh PPM mulai mencuat pada tahun 2018 dan hingga kini telah berlangsung kurang lebih delapan tahun. Penulis menilai pembinaan yang dilakukan LVRI sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 belum mampu menyelesaikan persoalan tersebut.

Berdasarkan cerita yang disampaikan langsung oleh almarhum H. Lulung, SH., MH., selaku Ketua Umum PP PPM periode 2016–2019, konflik bermula karena adanya perbedaan pandangan politik antara dirinya secara pribadi dengan oknum pimpinan LVRI. Perbedaan tersebut terjadi pada masa Pilkada DKI Jakarta dan dinamika politik nasional menjelang Pemilu.

Menurut penuturan almarhum, dirinya pernah dipanggil dan diminta mendukung calon tertentu. Namun, permintaan tersebut ditolak dengan alasan bahwa sikap politik yang diambil merupakan hak pribadi dan tidak membawa nama organisasi. Penolakan itu, menurut beliau, kemudian memicu ketegangan.

Penulis juga menyampaikan bahwa setelah peristiwa tersebut, tim dari LVRI melakukan kunjungan ke sejumlah daerah, termasuk Aceh, untuk meminta dukungan mencabut kepercayaan terhadap Ketua Umum PP PPM saat itu. Dalam pertemuan di Aula Kodim 0101/BS Banda Aceh, pengurus MADA dan MACAB mempertanyakan dasar hukum pencabutan dukungan berdasarkan AD/ART organisasi. Karena dinilai tidak memperoleh penjelasan yang memadai, pertemuan tersebut tidak menghasilkan keputusan.

Selanjutnya dilaksanakan pertemuan tingkat Sumatra di Medan. Menurut penulis, mayoritas pengurus MADA tetap mempertahankan dukungan kepada Ketua Umum PP PPM hasil Munas.

Tidak lama kemudian diselenggarakan Munas yang dipercepat. Dari Munas tersebut terpilih Samsuddin Siregar, SH. sebagai Ketua Umum dan Abdillah Karyadi sebagai Sekretaris Jenderal. Hasil Munas kemudian memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.

Menurut penulis, setelah itu kembali digelar Munas Luar Biasa (Munaslub) yang menetapkan Bung Berto Izaak Doko, SH. sebagai Ketua Umum PPM. Penulis mempertanyakan dasar pelaksanaan Munaslub tersebut karena sebelumnya organisasi baru saja menyelesaikan Munas dan telah memiliki kepengurusan yang memperoleh pengesahan pemerintah.

Perselisihan tersebut kemudian berlanjut ke jalur hukum. Menurut penulis, gugatan terhadap kepengurusan hasil Munas dan Kementerian Hukum dan HAM ditolak oleh Pengadilan Negeri, kemudian kembali ditolak pada tingkat banding maupun kasasi. Berdasarkan putusan tersebut, penulis berpendapat bahwa kepengurusan hasil Munas memperoleh legitimasi secara hukum.

Dalam perkembangan berikutnya, menurut penulis, Bung Berto Izaak Doko bersama para pendukungnya kemudian membentuk organisasi dengan nama PPM LVRI melalui Munas tersendiri sehingga lahirlah organisasi dengan identitas yang berbeda.

Penulis juga mencatat bahwa pada tahun 2024 kembali digelar Munaslub Ancol yang menetapkan Paramita Mulia sebagai Ketua Umum. Menurut pandangan penulis, pelaksanaan Munaslub tersebut kembali menimbulkan perdebatan mengenai dasar hukum dan legitimasi organisasi.

Dari seluruh rangkaian peristiwa tersebut, penulis menyimpulkan bahwa konflik kepengurusan PPM berawal dari perbedaan pandangan yang kemudian berkembang menjadi sengketa organisasi, berlanjut ke proses hukum, hingga akhirnya melahirkan beberapa versi kepengurusan PPM.

Melalui tulisan ini, penulis berharap seluruh kader PPM, khususnya di Aceh, dapat memahami sejarah konflik tersebut sebagai bahan pembelajaran. Perbedaan pendapat hendaknya diselesaikan melalui mekanisme organisasi, dengan tetap menjunjung tinggi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta menghormati proses hukum yang berlaku.

Apabila terdapat pihak yang memiliki pandangan berbeda terhadap rangkaian peristiwa yang diuraikan dalam tulisan ini, penulis menghormati hak setiap pihak untuk memberikan klarifikasi maupun tanggapan. Semoga tulisan ini dapat menjadi bagian dari upaya mendokumentasikan perjalanan sejarah organisasi PPM.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *