Oleh: Rahmi Fajri

TAMBANG RAKYAT ATAU TAMBANG PEMODAL ?

PUTIHNEWS.COM, BANDA ACEH — Pemerintah Aceh harus mengambil sikap tegas terhadap aktivitas pertambangan yang merusak lingkungan. Bukan hanya tambang ilegal, tetapi juga seluruh aktivitas tambang legal yang dalam praktiknya terbukti melampaui daya dukung lingkungan dan merugikan masyarakat.

Aceh tidak boleh lagi terjebak dalam perdebatan sederhana: legal atau ilegal. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: siapa yang mendapatkan keuntungan dan siapa yang menanggung kerugian?

Data terbaru WALHI Aceh menunjukkan persoalan pertambangan emas tanpa izin atau PETI di kawasan Mukim Jantho, Aceh Besar, sudah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Berdasarkan analisis citra satelit dan verifikasi lapangan, luas kawasan terdampak PETI mencapai 102,69 hektare hingga Juni 2026. Bahkan sekitar 14,36 hektare di antaranya berada di kawasan Cagar Alam Jantho.

Angka tersebut bukan sekadar angka di atas kertas, Di balik angka itu ada hutan yang terbuka, tanah yang rusak, sungai yang keruh, habitat yang terganggu dan masyarakat yang harus menghadapi dampaknya.

Pertanyaannya kemudian: sampai kapan Pemerintah Aceh membiarkan persoalan ini berlangsung?

Tambang Rakyat, Rakyat yang Mana? Istilah “tambang rakyat” juga harus dikaji secara kritis. Rakyat yang mana?Apakah rakyat yang memiliki modal, alat berat dan jaringan usaha?

Atau rakyat yang setiap hari bekerja di lokasi tambang dengan mempertaruhkan keselamatan, sementara keuntungan terbesar justru dinikmati pihak lain?

Jangan sampai istilah tambang rakyat hanya menjadi label untuk menutupi penguasaan tambang oleh pemodal.

Kalau memang tambang rakyat, maka harus jelas:

Siapa pemiliknya?
Siapa pemodalnya?
Siapa pengelolanya?
Siapa yang menikmati keuntungan terbesar?
Siapa yang bekerja di lapangan?
Dan siapa yang akan menanggung biaya ketika lingkungan rusak?

Jangan-jangan rakyat hanya menjadi buruh, sementara modal, alat berat dan keuntungan berada di tangan toke atau pemodal.

Lebih jauh lagi, dugaan keterlibatan atau perlindungan oleh oknum pejabat maupun aparat harus menjadi bagian yang diperiksa oleh penegak hukum apabila memang ditemukan bukti. Jangan menuduh tanpa bukti, tetapi jangan pula menutup mata terhadap pertanyaan publik.

Kalau Benar Milik Rakyat, Buktikan

Pemerintah harus membuat mekanisme transparan untuk membuktikan sebuah tambang benar-benar merupakan tambang rakyat.

Nama pemegang izin harus terbuka.

Struktur kepemilikan harus jelas.

Sumber modal harus dapat ditelusuri.

Penggunaan alat berat harus diawasi.

Pembagian keuntungan harus transparan.

Dan yang paling penting, masyarakat sekitar harus memperoleh manfaat yang adil tanpa mengorbankan keselamatan dan lingkungan.

Kalau semua itu tidak jelas, publik wajar mempertanyakan:

“Tambang rakyat atau tambang pemodal yang menggunakan nama rakyat?”

Legal Tidak Berarti Bebas Merusak

Pemerintah juga tidak boleh menggunakan status legal sebagai alasan untuk mengabaikan dampak ekologis.

Tambang yang memiliki izin tetap harus diawasi.

Jika terjadi pelanggaran lingkungan, kewajiban reklamasi tidak dijalankan, kawasan lindung terdampak atau masyarakat dirugikan, maka izin harus dievaluasi sesuai ketentuan hukum.

Izin bukan cek kosong untuk mengeruk kekayaan alam Aceh.

Investasi memang dibutuhkan. Lapangan kerja juga penting. Tetapi pembangunan tidak boleh menghasilkan keuntungan bagi segelintir pihak dengan meninggalkan kerusakan yang harus diwariskan kepada masyarakat.

Jangan Tunggu Bencana

Kerusakan kawasan hulu tidak boleh dilihat sebagai persoalan yang berdiri sendiri.

Ketika hutan rusak, tanah terbuka dan sungai mengalami sedimentasi, risiko ekologis dapat meningkat. Masyarakat di hilir kemudian menjadi pihak yang menghadapi konsekuensinya.

Banjir, longsor, kerusakan lahan pertanian, terganggunya sumber air dan hilangnya sumber penghidupan bukanlah harga yang pantas dibayar masyarakat hanya demi mempertahankan aktivitas ekonomi yang tidak transparan.

Kasus Jantho seharusnya menjadi alarm.

Jika PETI saja sudah dilaporkan merambah kawasan Cagar Alam Jantho, maka pemerintah harus memperkuat pengawasan terhadap seluruh kawasan yang memiliki fungsi ekologis penting.

Pemerintah Aceh Harus Berani

Pemerintah Aceh harus mengambil langkah nyata.

Pertama, hentikan aktivitas pertambangan ilegal dan tindak aktor utamanya, bukan hanya pekerja lapangan.

Kedua, audit seluruh aktivitas pertambangan legal yang memiliki risiko ekologis tinggi.

Ketiga, buka kepada publik data perizinan, pemegang izin, luas konsesi, kewajiban reklamasi dan hasil pengawasan lingkungan.

Keempat, telusuri aliran modal pada aktivitas yang mengatasnamakan tambang rakyat.

Kelima, lakukan pemulihan terhadap kawasan yang telah rusak dan pastikan biaya pemulihan tidak dibebankan kepada masyarakat.

Dan keenam, jangan hanya menangkap pekerja kecil yang berada di lapangan. Jika ada pemodal atau pihak yang mengendalikan kegiatan tambang secara ilegal, maka mereka juga harus ditelusuri dan dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.

Sebab kalau hanya pekerja yang ditangkap, sementara pemodal tetap bebas, maka persoalan tidak akan pernah selesai.

Alam Aceh Bukan Barang Dagangan Segelintir OrangAceh memiliki hutan, sungai, gunung, pesisir dan laut yang menjadi sumber kehidupan jutaan manusia. Kekayaan tersebut bukan milik pemerintah hari ini, bukan milik pengusaha hari ini, dan bukan milik pemodal hari ini.

Ia adalah titipan untuk generasi yang akan datang.

Karena itu, Pemerintah Aceh harus berani mengatakan:

Stop tambang ilegal.
Evaluasi tambang legal.
Bongkar jika ada tambang yang berlindung di balik nama rakyat.
Dan hentikan setiap aktivitas yang terbukti merusak lingkungan.

Jangan sampai suatu hari nanti anak cucu kita bertanya:

“Ketika hutan Aceh dihancurkan, ke mana pemerintah?”

Dan kita tidak mampu memberikan jawabannya. Aceh membutuhkan pembangunan yang membuat rakyat sejahtera, bukan pembangunan yang membuat rakyat hanya menjadi buruh sementara kekayaan alamnya dinikmati segelintir pemodal.(Rf)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *