PUTIHNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi XIII DPR RI, Dr. Rieke Diah Pitaloka, S.H., M.Hum., menegaskan bahwa pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak boleh mengabaikan mekanisme dan prinsip konstitusi yang berlaku di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Rieke menyusul keputusan Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden RI pada Kamis (12/11/2026).

Menurut Rieke, pengunduran diri seorang pejabat negara merupakan keputusan yang harus dihormati. Namun, proses tersebut tetap harus berjalan berdasarkan ketentuan konstitusi, bukan semata-mata atas permintaan pribadi pemegang jabatan.

“Wakil Presiden boleh mengundurkan diri. Konstitusi tidak boleh dikesampingkan,” tegas Rieke.

Ia mengingatkan bahwa penyampaian surat pengunduran diri kepada Presiden tidak boleh dimaknai seolah-olah Presiden memiliki kewenangan untuk memutuskan pemberhentian Wakil Presiden di luar mekanisme konstitusional.

Rieke menekankan pentingnya menempatkan setiap lembaga negara sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya. Presiden, DPR, dan MPR harus menjalankan peran masing-masing tanpa mengambil alih kewenangan lembaga negara lainnya.

Ia juga menyoroti pentingnya mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Ketentuan tersebut mengamanatkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden, paling lambat dalam waktu 60 hari.

Bagi Rieke, persoalan ini bukan sekadar menyangkut pergantian seorang pejabat, melainkan menyangkut kepastian hukum, tanggung jawab negara, serta keberlangsungan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan konstitusi.

Dalam pernyataannya, ia juga mengingatkan agar persoalan politik dan kepentingan individu tidak mengorbankan prinsip-prinsip ketatanegaraan.

“Republik Indonesia jauh lebih besar daripada siapa pun yang sedang memegang atau menginginkan kekuasaan,” demikian penegasan Rieke.

Ia berharap seluruh proses pengunduran diri dan pengisian jabatan Wakil Presiden dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan UUD 1945.

Pernyataan Rieke tersebut menjadi pengingat bahwa dalam kehidupan bernegara, konstitusi harus tetap menjadi landasan utama. Pergantian pejabat dapat terjadi, tetapi tanggung jawab negara untuk menjaga kepastian hukum dan demokrasi tidak boleh berhenti. (MI)

Sumber: Pernyataan Dr. Rieke Diah Pitaloka, S.H., M.Hum., Anggota Komisi XIII DPR RI.

PutihNews.com – Dari Aceh untuk Nusantara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *