PUTIHNEWS.COM | Jakarta – Pemberantasan korupsi di Indonesia kembali menjadi sorotan publik. Sepanjang 2025 hingga 2026, aparat penegak hukum mengungkap sejumlah perkara besar dengan nilai kerugian negara yang mencapai ratusan triliun rupiah, disertai operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah kepala daerah.

Jaksa Agung ST Burhanuddin sebelumnya mengungkapkan bahwa total kerugian negara dari perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang ditangani Kejaksaan Agung sepanjang 2025 mencapai Rp300,86 triliun. Angka tersebut merupakan akumulasi perkara yang ditangani Kejaksaan Agung, bukan total kerugian seluruh kasus korupsi di Indonesia.

Memasuki 2026, perhatian publik kembali tertuju pada sejumlah perkara korupsi berskala besar. Salah satunya adalah dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp968,5 triliun, yang disebut sebagai salah satu perkara dengan nilai kerugian terbesar yang pernah diungkap aparat penegak hukum.

Selain pengungkapan perkara besar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga terus melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Hingga akhir Juli 2026, KPK dilaporkan telah melakukan 18 OTT, dengan 12 kepala daerah terjerat dalam berbagai perkara dugaan suap, gratifikasi, pengadaan barang dan jasa, serta penyalahgunaan wewenang.

Publik juga menyoroti perkara yang dikaitkan dengan Febrie Adriansyah. Dalam penanganan perkara tersebut, penyidik dikabarkan menyita berbagai aset berupa 74 kilogram emas batangan, uang tunai sekitar Rp100 juta, 4,76 juta dolar Amerika Serikat, serta 14,08 juta dolar Singapura, dengan total nilai sitaan diperkirakan mencapai sekitar Rp476 miliar. Namun, nilai sitaan tersebut merupakan barang bukti yang masih menjalani proses hukum dan bukan merupakan nilai kerugian negara.

Di tengah maraknya pengungkapan kasus korupsi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali menyerukan agar negara memberikan hukuman yang memberikan efek jera kepada para koruptor. Sekretaris Jenderal MUI, Amirsyah Tambunan, menyatakan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang telah merampas hak rakyat dan menghambat pembangunan nasional.

MUI bahkan mendorong agar hukuman mati bagi koruptor menjadi salah satu rekomendasi strategis yang disampaikan kepada pemerintah melalui Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII. Menurut MUI, penerapan hukuman yang lebih berat dapat dipertimbangkan terhadap pelaku korupsi dalam kondisi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mampu memberikan efek jera dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi.

Pemberantasan korupsi tetap menjadi tanggung jawab bersama seluruh aparat penegak hukum, mulai dari KPK, Kejaksaan Agung, hingga Kepolisian. Masyarakat juga diharapkan terus mengawal proses penegakan hukum agar berjalan transparan, profesional, dan berkeadilan, sehingga keuangan negara dapat diselamatkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.