Deforestasi di Papua Capai 7.600 Hektare, Greenpeace Soroti Ancaman Krisis Iklim dan Hak Masyarakat Adat

Hutan Adat

PUTIHNEWS.COM | Papua – Proyek pengembangan kawasan pangan di Papua kembali menjadi sorotan setelah organisasi lingkungan Greenpeace Indonesia mengungkap adanya pembukaan hutan dalam skala besar yang dinilai mengancam ekosistem, mempercepat emisi karbon, dan berdampak terhadap kehidupan masyarakat adat.

Greenpeace menyebut, pembukaan lahan di salah satu Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Wanam telah memicu deforestasi murni seluas sekitar 7.600 hektare, berdasarkan hasil analisis citra satelit.

Selain menghilangkan tutupan hutan, aktivitas tersebut dinilai merusak ekosistem rawa basah, memfragmentasi habitat flora dan fauna endemik Papua, serta mengganggu ruang hidup masyarakat adat yang selama turun-temurun bergantung pada hutan sebagai sumber penghidupan dan warisan leluhur.

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Sapta Ananda Proklamasi, mengatakan deforestasi yang telah terjadi diperkirakan menghasilkan emisi karbon dalam jumlah besar.

“Dari deforestasi yang terjadi di sana, emisinya sudah mencapai 3 juta ton CO₂. Potensi emisi karbonnya bisa membubung hingga 13 juta ton jika sisa hutan alam di kawasan tersebut terus dibuka demi ambisi swasembada,” ujar Sapta.

Menurut Greenpeace, Papua selama ini memiliki peran penting sebagai salah satu benteng hutan hujan tropis Indonesia yang berfungsi menyerap karbon dan menjaga keseimbangan iklim. Oleh karena itu, pembukaan hutan secara masif dikhawatirkan justru mengubah kawasan tersebut menjadi sumber emisi baru.

Selain persoalan lingkungan, berbagai kalangan juga menyoroti pentingnya penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dalam setiap pelaksanaan proyek strategis, termasuk memastikan adanya konsultasi dan persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku.

Greenpeace menyatakan analisis spasial mengenai pembukaan hutan di kawasan tersebut beserta dokumentasi lapangan dapat diakses melalui tayangan yang dipublikasikan di kanal YouTube mereka.

Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat tanggapan resmi dari pemerintah maupun pihak terkait mengenai temuan Greenpeace tersebut.