HUTAN ADAT

PUTIHNEWS.COM, SUBULUSSALAM – Harapan masyarakat adat Kampong Singgersing, Kemukiman Batu-Batu, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, untuk mendapatkan pengakuan dan penetapan Hutan Adat semakin terbuka.

Langkah penting tersebut ditandai dengan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Nomor 21 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Terpadu Verifikasi Permohonan Penetapan Status Hutan Adat di Kota Subulussalam, Provinsi Aceh.

Dalam keputusan tersebut, pemerintah membentuk Tim Terpadu (Timdu) yang akan melakukan verifikasi terhadap permohonan penetapan status Hutan Adat di wilayah Kota Subulussalam.

Salah satu anggota Tim Terpadu adalah Prof. Teuku Muttaqin Mansur, Guru Besar Peradilan Adat Universitas Syiah Kuala (USK) sekaligus Sekretaris Pusat Riset Hukum, Islam, dan Adat USK.

Keterlibatan Prof. Teuku Muttaqin Mansur dalam Timdu menjadi bagian penting dalam proses verifikasi, khususnya dalam melihat aspek keberadaan masyarakat hukum adat, kelembagaan adat, wilayah adat, serta praktik dan nilai-nilai hukum adat yang masih hidup dan berkembang di masyarakat.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Subulussalam telah menerbitkan Keputusan Wali Kota Subulussalam Nomor 188.45/119/2024 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kampong Singgersing Kemukiman Batu-Batu Kecamatan Sultan Daulat.

Terbitnya SK Timdu tersebut menjadi tahapan penting sebelum proses penetapan status Hutan Adat dilakukan.

Prof. Teuku Muttaqin Mansur menyampaikan optimisme terhadap proses tersebut.

“Selangkah lagi. Kita doakan bersama untuk keberhasilan Pengakuan Hutan Adat Kampong Singgersing Kemukiman Batu-Batu Subulussalam. Insya Allah akan mengikuti 8 Abang/Kakaknya yang telah lebih dahulu ditetapkan. SK Timdu baru saja terbit,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menggambarkan optimisme bahwa Hutan Adat Kampong Singgersing dapat segera mengikuti sejumlah hutan adat lainnya yang telah lebih dahulu memperoleh penetapan.

Bagi masyarakat adat, penetapan Hutan Adat bukan sekadar persoalan status kawasan hutan, tetapi juga merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, wilayah adat, serta hak masyarakat dalam menjaga dan mengelola hutan berdasarkan kearifan lokal.

Dengan terbitnya SK Timdu Nomor 21 Tahun 2026, proses verifikasi kini menjadi tahapan yang sangat menentukan. Masyarakat berharap seluruh proses dapat berjalan lancar, transparan, dan memberikan hasil terbaik bagi masyarakat adat Kampong Singgersing.

Selangkah lagi menuju pengakuan Hutan Adat Singgersing. Harapan masyarakat kini bertumpu pada proses verifikasi Tim Terpadu yang telah resmi dibentuk pemerintah.(Rf)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *