Masyarakat Jangan Terus Disuruh Mengantre, Sementara Penyebabnya Tidak Pernah Dibuka Secara Terang

PUTIHNWS.COM, BANDA ACEH — Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis Solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Aceh. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius di tengah masyarakat: mengapa persoalan yang berulang ini belum juga menemukan solusi permanen?

Pemerintah Aceh sebelumnya telah meminta adanya penambahan penyaluran BBM bersubsidi untuk mengurangi antrean. Namun, masyarakat di lapangan masih menghadapi antrean panjang dan harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan Solar.

Persoalannya kemudian bukan hanya soal ada atau tidak ada stok.

Yang harus dijelaskan adalah bagaimana kuota ditetapkan, bagaimana BBM didistribusikan, dan siapa yang mengawasi penyalurannya.

Buka Data Kuota Solar Aceh

Pertamina bersama pemerintah daerah perlu membuka informasi secara transparan mengenai kuota Solar subsidi untuk Aceh.

Masyarakat berhak mengetahui:

  • Berapa total kuota Solar subsidi Aceh?
  • Berapa kebutuhan riil setiap kabupaten/kota?
  • Berapa alokasi masing-masing SPBU?
  • Berapa realisasi penyaluran setiap hari?
  • Apakah ada SPBU yang mengalami kekurangan kuota?
  • Bagaimana mekanisme pengawasan pembelian menggunakan QR Code?
  • Apakah terdapat kendaraan yang membeli Solar subsidi secara berulang dan dalam jumlah tidak wajar?

Tanpa data tersebut, masyarakat hanya akan terus berada dalam posisi sebagai pihak yang menunggu dan mengantre.

Jangan Bebankan Masalah kepada Masyarakat

Antrean Solar bukan sekadar persoalan kenyamanan.

Bagi sopir angkutan barang, nelayan, petani, pelaku UMKM, dan pekerja yang bergantung pada kendaraan, waktu yang terbuang di SPBU berarti biaya tambahan dan hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan.

Nelayan yang terlambat mendapatkan BBM bisa terlambat melaut.

Truk yang berjam-jam mengantre bisa terlambat mengirim barang.

Pelaku usaha yang membutuhkan kendaraan untuk distribusi harus menanggung biaya operasional lebih besar.

Karena itu, persoalan Solar harus dilihat sebagai persoalan ekonomi masyarakat, bukan semata-mata persoalan pelayanan SPBU.

Pertamina Harus Hadir dengan Solusi, Bukan Sekadar Penjelasan

Masyarakat tentu memahami bahwa distribusi BBM subsidi memiliki aturan dan kuota.

Namun aturan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan antrean berlangsung tanpa kepastian.

Jika kuota memang kurang, katakan secara terbuka.

Jika persoalannya distribusi, benahi distribusinya.

Jika terdapat penyalahgunaan BBM subsidi, tindak pelakunya.

Jika ada persoalan pada sistem pembelian, perbaiki sistemnya.

Dan jika terdapat SPBU yang tidak menjalankan ketentuan, lakukan pengawasan serta berikan sanksi sesuai aturan.

Sampai Kapan?

Pertanyaan masyarakat sebenarnya sederhana:

Sampai kapan antrean Solar ini akan selesai?

Pemerintah Aceh dan Pertamina perlu memberikan solusi terukur sekaligus batas waktu penanganan, bukan hanya memastikan bahwa pasokan tersedia.

Sebab masyarakat tidak hidup dari pernyataan bahwa stok aman.

Masyarakat membutuhkan Solar yang tersedia ketika mereka membutuhkannya, dengan distribusi yang adil dan transparan.

Jangan sampai antrean panjang di SPBU menjadi sesuatu yang dianggap biasa.

Karena ketika antrean sudah dianggap normal, yang sebenarnya sedang dinormalisasi adalah ketidakpastian pelayanan publik.

Pertamina dan Pemerintah Aceh harus membuka data, memperbaiki distribusi, memperkuat pengawasan, dan memastikan BBM subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.

Rakyat sudah terlalu lama mengantre. Sekarang waktunya menunggu jawaban: kapan masalah ini benar-benar selesai? (Rf)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *