PUTIHNEWS.COM, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap konstitusional dan dapat terus dilaksanakan pemerintah. Namun, terdapat perubahan penting dalam tata kelola anggarannya.

Melalui Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026, MK mengabulkan sebagian permohonan pengujian terhadap Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang pengucapan putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Pokok penting putusan MK adalah bahwa anggaran program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan harus dipisahkan dari anggaran pendidikan. Pemisahan tersebut paling lambat dilakukan dalam APBN Tahun Anggaran 2028 atau dua tahun sejak putusan dibacakan.

Ketua MK Suhartoyo dalam amar putusan menegaskan bahwa ketentuan mengenai pendanaan operasional pendidikan yang memasukkan program makan bergizi hanya dapat berlaku untuk APBN 2026. Untuk APBN tahun-tahun berikutnya, anggaran MBG harus dipisahkan dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan.

Anggaran Pendidikan Tetap 20 Persen

MK menilai pemisahan tersebut diperlukan untuk memastikan amanat konstitusi mengenai anggaran pendidikan tetap terpenuhi.

Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD.

Karena itu, menurut MK, anggaran pendidikan harus diarahkan terutama untuk membiayai komponen utama pendidikan, antara lain peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan.

Pembiayaan untuk komponen tersebut, menurut Mahkamah, tidak semestinya tergerus oleh program MBG.

MK juga menilai memasukkan MBG ke dalam anggaran pendidikan dapat menimbulkan ketidakseimbangan proporsi anggaran, mengingat program tersebut memiliki cakupan penerima manfaat yang luas dan membutuhkan pembiayaan besar.

Dalam pertimbangannya, MK menekankan bahwa negara tetap memiliki kewajiban memenuhi hak konstitusional warga negara atas pendidikan, termasuk memastikan tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai, tenaga pendidik yang kompeten, sarana dan prasarana, serta akses pendidikan yang merata.

APBN 2027 Masih Dalam Masa Transisi

Meski pemisahan anggaran diwajibkan paling lambat pada APBN 2028, MK membuka ruang bagi penyesuaian lebih cepat.

Jika pemerintah mampu menyesuaikan struktur APBN 2027 yang sedang dipersiapkan, MK menilai akan lebih baik apabila anggaran MBG sudah dipisahkan dari anggaran operasional pendidikan sejak APBN 2027.

Namun, apabila dalam APBN 2027 anggaran MBG masih menjadi bagian dari anggaran operasional pendidikan, kondisi tersebut hanya dapat dibenarkan sepanjang tidak mengurangi alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk membiayai komponen utama pendidikan.

Dengan demikian, putusan MK bukanlah perintah untuk menghentikan MBG, melainkan penataan kembali sumber dan mekanisme penganggarannya.

MK Tidak Membatalkan Program MBG

Hal penting lainnya adalah MK tidak menyatakan Program Makan Bergizi Gratis sebagai program yang bertentangan dengan konstitusi.

Sebaliknya, Mahkamah menegaskan MBG secara substansi merupakan program prioritas pemerintah yang konstitusional. Persoalan yang dinilai bertentangan dengan konstitusi adalah cara menempatkan anggaran MBG sebagai bagian dari anggaran pendidikan.

Artinya, keberadaan program MBG tetap memiliki dasar hukum dan dapat dilanjutkan. Yang harus diperbaiki adalah struktur penganggarannya.

BGN Pastikan MBG Tetap Berjalan

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyatakan lembaganya akan mengikuti dan melaksanakan seluruh kebijakan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Sudaryono, hasil telaah hukum BGN menunjukkan bahwa Putusan MK Nomor 40/PUU-XXIV/2026 tidak membatalkan maupun menghentikan Program MBG.

“Kami ini adalah lembaga operasional. Tentu saja kami akan melaksanakan apapun kebijakan dari pemerintah. Yang perlu digarisbawahi, Putusan Mahkamah Konstitusi justru menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang konstitusional,” ujar Sudaryono dalam keterangan tertulis.

Ia menjelaskan, yang mengalami penyesuaian bukan keberadaan program MBG, melainkan mekanisme penganggarannya, khususnya terkait penggunaannya dalam komponen mandatory spending pendidikan.

Menurut BGN, pemerintah memiliki masa transisi paling lama dua tahun untuk melakukan penyesuaian kebijakan anggaran tersebut.

Tantangan Pemerintah Setelah Putusan MK

Putusan MK tersebut kini menempatkan pemerintah pada dua kepentingan yang harus berjalan bersamaan.

Di satu sisi, pemerintah harus memastikan program MBG tetap berjalan sebagai program strategis untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah wajib memastikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan utama sektor pendidikan.

Karena itu, pemisahan anggaran MBG dari anggaran pendidikan tidak semestinya dipandang sebagai ancaman terhadap keberlanjutan program. Justru, pemisahan tersebut dapat menjadi momentum untuk memperjelas tata kelola keuangan negara, meningkatkan transparansi, serta memastikan masing-masing program memiliki sumber anggaran dan indikator keberhasilan yang jelas.

Dengan batas waktu paling lambat APBN 2028, pemerintah kini memiliki pekerjaan penting untuk mendesain ulang struktur pembiayaan MBG tanpa mengganggu keberlanjutan program sekaligus tanpa mengurangi hak konstitusional masyarakat atas pendidikan.

Putusan MK pada akhirnya memberikan pesan yang jelas: MBG tetap berjalan, tetapi anggarannya tidak boleh lagi mengaburkan kewajiban konstitusional negara dalam memenuhi anggaran pendidikan.(Tarmizy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *