Jakarta | PutihNews – Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Pantau Gambut bersama perwakilan simpul jaringan dari delapan provinsi mengeluarkan Pernyataan Sikap Rembuk Nasional Pantau Gambut 2026 bertajuk “Memerdekakan Gambut dari Kepentingan Jangka Pendek”. Pernyataan yang disepakati pada 28 Juli 2026 itu menegaskan bahwa perlindungan ekosistem gambut merupakan syarat utama untuk menjaga keselamatan rakyat, keadilan antargenerasi, dan ketahanan Indonesia menghadapi krisis iklim.

Dalam dokumen tersebut, Pantau Gambut menilai kemerdekaan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan, tetapi juga dari keberanian negara melindungi sumber kehidupan masyarakat serta menjaga lingkungan bagi generasi mendatang.

Pantau Gambut mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 24,2 juta hektare Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang berperan penting menjaga keseimbangan sosial, ekonomi, dan ekologi. Namun, kawasan tersebut masih menghadapi ancaman akibat pembukaan dan pengeringan lahan, ekspansi berbasis lahan, pemberian izin yang dinilai tidak transparan, serta pembangunan yang belum menjadikan daya dukung lingkungan sebagai pertimbangan utama.

Mengacu pada laporan Satu Dekade Restorasi Gambut Indonesia, organisasi tersebut menyebut pemulihan ekosistem gambut pascakebakaran masih berjalan lambat. Kondisi itu dinilai meningkatkan risiko kebakaran berulang, degradasi lingkungan, banjir, konflik ruang, hingga hilangnya sumber penghidupan masyarakat.

Pantau Gambut menegaskan perlindungan gambut tidak boleh dipandang sekadar sebagai program pemulihan setelah bencana. Sebaliknya, perlindungan gambut harus menjadi fondasi dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional, penataan ruang, perizinan, pembiayaan, pencegahan kebakaran, serta pemenuhan hak masyarakat adat dan masyarakat lokal.

Dalam pernyataan sikap tersebut, Pantau Gambut bersama jaringan masyarakat sipil menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah, yakni:

  • Melindungi Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dan menghentikan ekspansi yang memperbesar kerusakan.
  • Melakukan evaluasi ekologis dan sosial terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) serta seluruh perizinan yang berdampak pada KHG.
  • Mengevaluasi konsesi yang berulang kali terbakar dan memastikan pemulihan fungsi hidrologis.
  • Membuka data perizinan dan memperkuat akuntabilitas publik.
  • Menjamin partisipasi bermakna masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam setiap pengambilan keputusan.
  • Menghentikan dukungan pembiayaan terhadap kegiatan usaha yang meningkatkan risiko kerusakan ekosistem gambut.

Pernyataan sikap ini disepakati oleh Pantau Gambut bersama perwakilan jaringan dari Aceh, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua, serta sejumlah organisasi masyarakat sipil tingkat nasional.

Pantau Gambut menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa menjaga gambut berarti melindungi rakyat, memperkuat ketahanan iklim, mempertahankan sumber penghidupan, dan merawat masa depan Indonesia.

“Merdeka Gambutnya, Selamat Rakyatnya!” menjadi pesan utama yang diusung dalam Rembuk Nasional Pantau Gambut 2026 tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *