Banda Aceh, PutihNews.com – Peradilan Adat dan pendekatan Restorative Justice (RJ) dinilai memiliki peran penting dalam menciptakan sistem penyelesaian perkara yang berkeadilan, humanis, dan mampu menjaga keharmonisan masyarakat. Keduanya tidak diposisikan sebagai sistem yang saling menggantikan, melainkan saling melengkapi dalam mewujudkan keadilan yang memulihkan.

Hal tersebut disampaikan oleh Teuku Muttaqin Mansur saat menjelaskan pentingnya penguatan sinergi antara hukum adat dan hukum negara dalam menyelesaikan perkara-perkara tertentu di tengah masyarakat.

Menurutnya, terdapat sejumlah perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme Peradilan Adat sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku di masing-masing daerah. Di antaranya persengketaan di pasar, penganiayaan ringan, pembakaran hutan skala kecil yang merugikan komunitas adat, fitnah, hasutan, dan pencemaran nama baik, pencemaran lingkungan skala ringan, ancam-mengancam, hingga berbagai sengketa atau perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat setempat.

Teuku Muttaqin Mansur menjelaskan, penyelesaian perkara melalui Peradilan Adat maupun Restorative Justice tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi lebih mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan tersebut dinilai mampu mengembalikan keseimbangan sosial serta memperkuat nilai-nilai musyawarah dan perdamaian yang telah lama hidup dalam masyarakat Aceh.

Selain itu, sinergi kedua mekanisme tersebut juga memberikan manfaat nyata bagi sistem hukum nasional. Penyelesaian perkara secara damai dapat mengurangi beban penanganan perkara di lembaga penegak hukum sekaligus membantu mengatasi persoalan kelebihan kapasitas (over capacity) di lembaga pemasyarakatan.

“Peradilan adat dan Restorative Justice tidak untuk dipertentangkan, melainkan saling melengkapi untuk mewujudkan keadilan yang memulihkan, menjaga harmoni sosial, dan menghadirkan perdamaian yang berkelanjutan,” ujar Teuku Muttaqin Mansur.

Ia berharap keberadaan Peradilan Adat terus diperkuat sebagai bagian dari sistem penyelesaian sengketa di Indonesia, khususnya di Aceh yang memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan adat. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh keadilan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu menjaga persaudaraan, ketenteraman, dan nilai-nilai kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. (PN/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *