Pengakuan Hutan Adat Mukim Kembali Mengemuka Pascabencana, Akademisi Soroti Pentingnya Keadilan Ekologis

PUTIHNEWS.COM, Banda Aceh – Isu pengakuan hutan adat kembali menjadi perhatian setelah banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada 26 November 2025. Bencana tersebut dinilai tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan dan penderitaan masyarakat, tetapi juga menghidupkan kembali perdebatan mengenai pengakuan negara terhadap peran masyarakat adat dalam menjaga kelestarian hutan.

Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK), Prof. Teuku Muttaqin Mansur, menyampaikan bahwa persoalan hutan adat tidak semata-mata berkaitan dengan tata kelola kehutanan, melainkan juga menyangkut keadilan ekologis, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat.

Menurutnya, di Aceh isu tersebut memiliki karakteristik tersendiri karena berkaitan erat dengan keberadaan mukim sebagai lembaga adat yang telah mengatur wilayah dan mengelola sumber daya alam jauh sebelum terbentuknya negara modern.

“Hutan adat mukim tidak boleh dipandang hanya sebagai persoalan teknis kehutanan. Di dalamnya terdapat nilai sejarah, budaya, hukum adat, dan sistem pengelolaan lingkungan yang telah diwariskan secara turun-temurun,” ujar Prof. Teuku Muttaqin Mansur dalam tulisannya.

Ia menilai bencana ekologis yang terjadi menjadi pengingat bahwa perlindungan hutan tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan administratif dan penegakan hukum, tetapi juga memerlukan pengakuan terhadap sistem pengelolaan berbasis masyarakat adat yang selama ini terbukti mampu menjaga keseimbangan ekosistem.

Prof. Teuku Muttaqin Mansur menegaskan bahwa pengakuan terhadap hutan adat mukim merupakan bagian dari upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat.

Ia berharap pemerintah dapat memperkuat kebijakan yang mengakui keberadaan hutan adat sebagai bagian dari solusi menjaga kawasan hutan, mengurangi risiko bencana ekologis, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan.

Perdebatan mengenai pengakuan hutan adat diperkirakan akan terus menjadi perhatian, terutama di Aceh yang saat ini tengah menyusun berbagai kebijakan terkait tata ruang dan pengelolaan kawasan hutan. Sejumlah kalangan menilai, penguatan peran mukim dalam pengelolaan hutan dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang adil, berkelanjutan, dan berbasis kearifan lokal.(Rf)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *