DPP ARDA Desak Pemerintah Aceh Prioritaskan Produk Lokal dan Berdayakan UMKM

UMKM / PRODUK LOKAL

Banda Aceh | Putihnews.com – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Rekanan Pengadaan dan Distributor Aceh (DPP ARDA) mendesak Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), untuk menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemerintah kabupaten/kota agar memprioritaskan penggunaan produk lokal dalam setiap pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Ketua Umum DPP ARDA, H. Zuhaimi Agam, mengatakan kebijakan tersebut penting sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus memberdayakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Aceh.

“Jika pemerintah benar-benar berpihak kepada produk lokal, maka perputaran ekonomi akan tetap berada di Aceh. UMKM akan tumbuh, lapangan kerja terbuka, dan kesejahteraan masyarakat ikut meningkat,” ujar Pak Agam di Banda Aceh,pada hari Senin 20 Juli 2026.

Menurutnya, selama ini masih banyak kebutuhan pemerintah, khususnya pengadaan mebel atau mobiler untuk sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA, yang didatangkan dari luar Aceh. Padahal, kata dia, produk lokal memiliki kualitas yang tidak kalah bersaing.

Agam mencontohkan, sejumlah sekolah di Aceh Besar menggunakan mobiler yang didatangkan dari Jakarta maupun Medan. Namun, dalam waktu relatif singkat, banyak perabot tersebut mengalami kerusakan hingga akhirnya disimpan di gudang sekolah karena tidak lagi layak digunakan.

“Saya melihat sendiri di beberapa sekolah di Aceh Besar. Mobiler yang didatangkan dari luar Aceh baru sekitar setahun digunakan sudah banyak yang rusak dan akhirnya disimpan di gudang,” ungkapnya.

Ia menilai, pengrajin lokal mampu menghasilkan mobiler berbahan kayu maupun besi dengan kualitas yang lebih baik, lebih kokoh, serta memiliki desain yang menarik. Selain itu, penggunaan produk lokal juga dinilai lebih mudah dalam hal perawatan maupun layanan purna jual.

Karena itu, DPP ARDA berharap Pemerintah Aceh dapat menerbitkan kebijakan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah memprioritaskan produk-produk hasil karya UMKM dan industri lokal sepanjang memenuhi standar mutu, spesifikasi teknis, serta ketentuan pengadaan yang berlaku.

“Kami berharap Pemerintah Aceh benar-benar memberikan ruang bagi produk lokal untuk menjadi tuan rumah di daerah sendiri. Langkah ini akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh dan keberlangsungan usaha para pelaku UMKM,” tutup Pak Agam.