KPK Surati Seluruh Kepala Daerah di Aceh, Minta Data Anggaran dan Proyek Strategis

KPK

PutihNews.com, Banda Aceh – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memperketat pengawasan terhadap tata kelola keuangan pemerintah daerah di Aceh. Melalui surat resmi bernomor B/4270/KSP.00/70-72/07/2026 tertanggal 13 Juli 2026, KPK meminta Gubernur, seluruh bupati, dan wali kota di Aceh menyerahkan berbagai data terkait pengelolaan anggaran daerah tahun 2025–2026.

Permintaan data tersebut merupakan bagian dari fungsi koordinasi, supervisi, dan pencegahan korupsi yang dijalankan KPK untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Data yang diminta antara lain mencakup hibah, bantuan keuangan, pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, proyek pengadaan bernilai besar, serta sejumlah dokumen pendukung lainnya.

Sejumlah kalangan menilai langkah KPK menjadi sinyal bahwa pengawasan terhadap penggunaan APBD di Aceh kini semakin diperketat. Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyebut surat tersebut sebagai “alarm keras” bagi seluruh pemerintah daerah agar lebih terbuka dan bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran publik.

Di sisi lain, berbagai elemen masyarakat, termasuk LMND Aceh Singkil, menyambut baik langkah KPK dan berharap pengawasan tidak berhenti pada pengumpulan data semata, tetapi juga diikuti penguatan pengawasan terhadap daerah yang berpotensi terjadi penyimpangan anggaran.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari KPK mengenai penetapan tersangka ataupun operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah di Aceh terkait surat permintaan data tersebut. Proses yang sedang berlangsung masih merupakan bagian dari pengawasan dan upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Langkah KPK ini diharapkan dapat mendorong seluruh pemerintah daerah di Aceh meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel sehingga setiap rupiah anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.