Kabinet Banyangan

PUTIHNEWS.COM, Jakarta – Kabinet Bayangan yang dibentuk oleh koalisi masyarakat sipil mulai menyampaikan agenda pengawasannya terhadap kebijakan pemerintah. Dalam konferensi pers perdana pada Senin (27/7/2026), isu pertama yang menjadi sorotan adalah dugaan kebocoran penerimaan pajak dari kelompok orang super kaya yang dinilai belum menjadi fokus utama penegakan perpajakan.

Kabinet Bayangan resmi dibentuk pada 19 Juli 2026. Inisiatif tersebut dipimpin pakar hukum tata negara Feri Amsari sebagai Ketua Panitia Seleksi. Proses rekrutmen dilakukan secara terbuka dengan melibatkan panel independen yang menyeleksi para calon berdasarkan integritas, kompetensi, usia di bawah 50 tahun, serta tidak berafiliasi dengan partai politik.

Pos Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran diisi oleh Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira Adhinegara. Dalam paparannya, Bhima menilai pemerintah selama ini lebih banyak mengejar kepatuhan pajak kelompok yang keliru, sementara potensi kebocoran penerimaan justru berada pada kelompok individu dengan kekayaan sangat tinggi (high net worth individuals) dan perusahaan di sektor ekstraktif.

Ia juga mendorong pemerintah untuk mengalihkan fokus penegakan pajak kepada kelompok tersebut. Selain itu, Bhima menyoroti kondisi birokrasi di Kementerian Keuangan yang menurutnya perlu terus diperbaiki guna meningkatkan integritas dan efektivitas pengelolaan penerimaan negara.

Meski mengkritisi sejumlah kebijakan, Kabinet Bayangan menegaskan bahwa keberadaannya bukan sebagai kabinet tandingan yang bertujuan merebut kekuasaan. Organisasi ini menyebut diri sebagai platform pengawasan berbasis bukti yang bekerja secara pro bono dan bersifat nonpartisan untuk memberikan masukan terhadap jalannya pemerintahan.

Menanggapi pembentukan Kabinet Bayangan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah akan mempelajari inisiatif tersebut, namun belum memberikan tanggapan resmi lebih lanjut.

Keberadaan Kabinet Bayangan diharapkan dapat menjadi bagian dari mekanisme kontrol publik melalui penyampaian analisis dan rekomendasi kebijakan, sekaligus memperkuat diskursus mengenai tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *