Jakarta, PutihNews.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan bahwa personel Bhabinkamtibmas tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan, pemeriksaan, penilaian, maupun penagihan pajak kepada masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Polri di Jakarta, Jumat (24/7), sebagai klarifikasi atas informasi yang berkembang terkait sinergi antara Polri dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Menurut Kadiv Humas, seluruh kewenangan di bidang perpajakan tetap berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, masyarakat diminta tidak salah memahami peran Bhabinkamtibmas dalam kegiatan yang berkaitan dengan perpajakan.

Ia menjelaskan, Bhabinkamtibmas memiliki fungsi utama sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), membangun kemitraan dengan warga, serta memperkuat komunikasi dan jejaring informasi di lingkungan masyarakat. Peran tersebut bersifat preventif dan persuasif, bukan menjalankan tindakan represif ataupun mengambil alih tugas petugas pajak.

“Kami berharap masyarakat tidak perlu khawatir. Bhabinkamtibmas hadir di tengah masyarakat untuk menjalankan fungsi pembinaan, menjaga keamanan dan ketertiban, serta membangun komunikasi dan kemitraan. Untuk urusan teknis perpajakan, seluruh kewenangan tetap dilaksanakan oleh petugas DJP sesuai aturan yang berlaku,” ujar Johnny.

Melalui penegasan ini, Polri berharap masyarakat memperoleh pemahaman yang benar mengenai pembagian tugas antara Polri dan Direktorat Jenderal Pajak, sehingga tidak muncul kesalahpahaman terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *