Pakar Desak Penegak Hukum Usut Dugaan Korupsi Kredit Macet LPEI, Publik Soroti Prinsip Kesetaraan di Hadapan Hukum

Jakarta | Putihnews.com – Dugaan korupsi terkait pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah pakar hukum mendorong aparat penegak hukum, baik Kejaksaan Agung maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mengusut tuntas setiap dugaan tindak pidana korupsi yang muncul, tanpa membedakan siapa pihak yang terlibat.

Desakan tersebut mengemuka setelah beredar informasi yang mengaitkan dugaan kredit macet LPEI dengan sebuah perusahaan yang disebut memiliki hubungan dengan Kaesang Pangarep. Hingga saat ini, belum ada putusan pengadilan yang menyatakan adanya keterlibatan ataupun kesalahan pihak yang disebut dalam informasi yang beredar. Karena itu, semua pihak tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Dalam perspektif negara hukum, para pakar menilai bahwa prinsip equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum harus menjadi pedoman utama dalam setiap proses penegakan hukum. Siapa pun yang diduga terlibat dalam tindak pidana harus diproses berdasarkan alat bukti yang cukup, tanpa dipengaruhi status, jabatan, maupun hubungan keluarga.

“Prinsip equality before the law merupakan fondasi negara hukum. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak memperoleh proses hukum yang adil,” demikian pandangan yang berkembang di kalangan akademisi hukum.

Masyarakat juga berharap aparat penegak hukum dapat bekerja secara profesional, transparan, dan independen dalam menangani setiap dugaan tindak pidana korupsi. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum serta memperkuat komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari aparat penegak hukum yang menetapkan Kaesang Pangarep sebagai tersangka ataupun menyatakan perusahaan yang dikaitkan dengannya terbukti melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, seluruh informasi yang berkembang perlu disikapi secara proporsional sambil menunggu perkembangan resmi dari pihak berwenang.