Musda I KNTI Aceh Besar Kukuhkan Kembali Pawang Mulyadi Mukhtar sebagai Ketua DPD Periode 2025–2030

PUTIHNEWS.COM,Aceh Besar – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Aceh Besar sukses menggelar Musyawarah Daerah (Musda) I di Aula UDKP Kantor Camat Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Kamis (11/12/2025). Kegiatan yang berlangsung selama satu hari tersebut menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus penyusunan arah perjuangan KNTI Aceh Besar untuk lima tahun ke depan.

Musda I dihadiri oleh Wakil Bupati Aceh Besar Syukri, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Besar, unsur Muspika Kecamatan Lhoknga, Danposal TNI AL Lhoknga, Ketua DPW KNTI Aceh, Ketua Umum DPP KNTI yang mengikuti kegiatan secara daring, tokoh masyarakat, perwakilan pemuda dan perempuan pesisir dari Kecamatan Lhoknga, Lhong, Leupung, dan Peukan Bada, ibu-ibu nelayan, mahasiswa, serta jajaran pengurus KNTI Aceh Besar.

Dalam forum musyawarah tersebut, peserta secara aklamasi kembali mempercayakan Pawang Mulyadi Mukhtar sebagai Ketua DPD KNTI Aceh Besar periode 2025–2030.

Ketua Panitia Musda I, Junaidi, SST., M.Kes, mengatakan bahwa pelaksanaan Musda merupakan amanah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KNTI setelah berakhirnya masa kepengurusan periode 2020–2025.

“Musda ini menjadi forum tertinggi organisasi di tingkat daerah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus, memilih kepengurusan baru, sekaligus merumuskan program kerja yang akan dijalankan lima tahun ke depan,” ujar Junaidi.

Selain agenda organisasi, Musda juga dirangkaikan dengan diskusi bertema “Pentingnya Menjaga Kelestarian Lingkungan Laut untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan Tradisional dan Penguatan Hukum Adat Laut.” Diskusi tersebut menyoroti pentingnya menjaga ekosistem pesisir sebagai fondasi keberlanjutan kehidupan masyarakat nelayan di Aceh Besar.

Ketua Umum DPP KNTI, Dani Setiawan, yang mengikuti kegiatan secara virtual, mengapresiasi perjalanan DPD KNTI Aceh Besar yang telah menyelesaikan satu periode kepengurusan. Ia berharap kepengurusan baru mampu memperkuat perjuangan organisasi dalam memperjuangkan hak-hak nelayan kecil, nelayan tradisional, serta perempuan nelayan.

“KNTI terus bergerak menjawab berbagai persoalan yang dihadapi nelayan, mulai dari akses permodalan, perlindungan sosial, hingga keberlanjutan sumber daya perikanan. Kami berharap dukungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Pemerintah Aceh terus mengalir demi memperkuat pemberdayaan nelayan tradisional,” kata Dani.

Menurutnya, KNTI juga terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia keluarga nelayan, salah satunya melalui program beasiswa pendidikan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan bagi anak-anak nelayan.

Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Besar Syukri, yang membuka secara resmi Musda I DPD KNTI Aceh Besar, menyampaikan apresiasi atas kiprah KNTI dalam mendampingi dan memperjuangkan kesejahteraan nelayan tradisional.

“Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengucapkan selamat atas terselenggaranya Musyawarah Daerah I DPD KNTI Aceh Besar. Kami berharap KNTI mampu menjadi organisasi yang profesional dan menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir serta mendukung program ketahanan pangan dari sektor kelautan dan perikanan,” ujarnya.

Ia menambahkan, Aceh Besar memiliki potensi kelautan yang sangat besar dengan 14 wilayah lhok yang harus dikelola secara berkelanjutan. Karena itu, peran organisasi nelayan dinilai sangat penting dalam menjaga kelestarian sumber daya laut, memperkuat hukum adat laut, serta mengedukasi masyarakat agar menghindari praktik penangkapan ikan yang merusak dan pencemaran lingkungan pesisir.

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Wakil Bupati Aceh Besar secara resmi membuka Musyawarah Daerah I DPD KNTI Aceh Besar.

Kegiatan ini mendapat dukungan dari PT Solusi Bangun Andalas (SBA), Bank Aceh, Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh (UMMAHA), Forum Teumpeun Aceh, dan FORKOM Lhoknga. Melalui kepengurusan baru, DPD KNTI Aceh Besar berkomitmen memperkuat organisasi, meningkatkan kapasitas nelayan tradisional, memperjuangkan perlindungan sosial dan ekonomi nelayan, serta menjaga kelestarian sumber daya laut sebagai bagian dari upaya mewujudkan masyarakat pesisir yang mandiri, berdaulat, dan sejahtera.(Rf)